Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam
Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam ISSN : 3110-1089 Pemimpin Redaksi : Riadhus Sholihin Redaktur Pelaksana : Dedy Sumardi Penerbit : Prodi Hukum Pidana Islam Frekuensi : 2 terbitan per tahun (Juni dan Desember) Analisis Kutipan : Index Copernicus, Dimensi Google Scholar, Publons, Orchid, Garuda Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam adalah jurnal internasional tertinjau sejawat tersamar ganda yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia. Jurnal ini menerbitkan artikel penelitian, artikel konseptual, laporan studi lapangan, dan resensi buku studi Islam. Artikel-artikel dalam jurnal ini terbit setiap enam bulan, yaitu pada bulan Februari dan Agustus (2 edisi per tahun). Fokus Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam adalah menyediakan artikel ilmiah tentang kajian Hukum Pidana Islam yang dikembangkan oleh para peserta melalui publikasi artikel, laporan penelitian, dan resensi buku. Jurnal Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam menerima makalah dari akademisi tentang teori, filsafat, paradigma konseptual, penelitian akademis, serta praktik keagamaan dan hukum. Khususnya, makalah yang membahas Hukum Pidana Islam, Hukum Pidana, Hukum Pidana Adat, Penologi, dan Kriminologi di tingkat lokal/nasional dan internasional.
Program Studi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Authors who publish in Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam agree to the following terms: Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work. (See The Effect of Open Acces)
Keberadaan komunitas LGBT di Indonesia menjadi kontroversi besar di kalangan masyarakat yang beragama, umumnya mayoritas muslim yang menjunjung tinggi nilai moral yang tinggi yang tertuang dalam hukum agama dan adat istiadat. LGBT masih dianggap tabu dan menakutkan oleh sebagian besar kalangan masyarakat. Tidak terkecuali wilayah Aceh sendiri, yang merupakan wilayah yang berasaskan syariat Islam. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan mengandalkan kedalaman data. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data-data sekunder berupa dokumen, buku-buku, jurnal dan literatur lainnya yang berkaitan dengan subjek pembahasan. Data akan dianalisis untuk melihat urgensinya Hukum Adat dalam masalah LGBT. Analisis ini juga bertujuan untuk melihat keterkaitan budaya hukum adat Aceh dan substansi wilayah syariat Islam. Hukum adat dianggap sebagai hukum yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat dan lebih memperhatikan adat istiadat serta nilai - nilai lokal. Kelompok LGBT dipandang melakukan tindakan yang bertentangan dengan tradisi yang dipegang teguh oleh masyarakat adat. Oleh karena itu, perlu penguatan hukum adat untuk mencegah maraknya fenomena LGBT di Aceh. Fenomena LGBT telah menjadi masalah global termasuk di Indonesia. Kajian mendalam dan komprehensif mutlak diperlukan untuk meninjau hukum LGBT dalam Perspektif Adat Aceh.
Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Etnis Rohingya di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh
Dikarenakan mudahnya masuk warga negara asing ke Indonesia khususnya ke Aceh, maka seiring berjalannya waktu banyaklah para pengungsi etnis Rohingya yang mulai muncul di perairan laut Aceh yang mana menimbulkan sedikit kecurigaan masyarakat Aceh dalam hal bertambahnya para pengungsi dalam waktu yang singkat. Kecurigaan Pemerintah Aceh benar adanya Penyelundupan Etnis Rohingya yang mendarat langsung ke Aceh, khususnya di daerah pesisir laut Gampong Lamreh, Aceh Besar. Artikel ini mengevaluasi bagaimana penanganan kasus ini dari aspek tindak pidana penyelundupan manusia oleh Kepolisian Kota Banda Aceh sesuai dengan ketentuan Pasal 120 Ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan mewawancarai pihak kepolisian yang menangani kasus Rohingya di Aceh. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 120 Ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dinilai belum berjalan dengan efektif dikarenakan beberapa faktor yakni kurangnya hukuman yang tegas, kurangnya penyuluhan kepada masyarakat mengenai tidak pidana tersebut, serta lemahnya pengawasan di perbatasan dan jalur-jalur masuk ke perairan aceh sehingga mengakibatkan kembali terjadinya tindak pidana serupa yang bahkan melibatkan warga Aceh sendiri setelah penindakan hukum atas kasus sebelumnya dilaksanakan.
Copyright (c) 2026 Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam
Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Penganiayaan
Disparitas adalah perbedaan antara hukuman yang dijatuhkan dengan bunyi peraturan perundang-undangan, yang disebabkan oleh alasan yuridis maupun ekstra yuridis. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa hakim juga dapat wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat pada diri terdakwa selama persidangan. Pertama Penyebab terjadinya disparitas pidana yakni sebagai berikut: a. undang-undang memberikan peluang dari minimal ke maksimal, yaitu minimal satu hari dan maksimal dua tahun delapan bulan penjara. Regulasi dalam Undang-undang menganut sistem perumusan lamanya pidana secara indefinite (tidak ditentukan secara pasti). Oleh karena hakim bebas memilih rentang waktu tersebut. b. pelakunya berbeda-beda. c. cara melakukan perbuatan tindak pidana penganiyaan berbeda-beda dan d. motif yang digunakan oleh para pelaku bervariasi. Kedua, Pertimbangan hakim memutusan perkara tindak pidana penganiyaan terdapat alasan pemberat dan alasan peringan yaitu: pertama, Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Bna. Alasan Pemberat: Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan Alasan Peringan: Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya dan Terdakwa tulang punggung keluarga. kedua, Pertimbangan Hakim Putusan No. Nomor 28/Pid.B/2023/Pn Bna. Alasan Peringan: Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya dan Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan.
Implementasi Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 dalam Pencegahan Ikhtilath oleh Satpol PP dan Wilayatul Hisbah di Aceh Barat
Tindak pidana ikhtilat menjadi masalah serius di Aceh Barat karena berisiko mengganggu tatanan sosial dan moralitas. Ikhtilat merujuk pada percampuran bebas antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa batasan syariat, yang dapat berdampak negatif pada generasi muda dan keharmonisan masyarakat. Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) Aceh Barat memiliki peran penting dalam mencegah ikhtilat serta menjaga nilai-nilai syariat. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penegakan hukum oleh Satpol PP dan WH, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta mengeksplorasi perspektif hukum Islam terkait ikhtilat. Dengan metode hukum empiris dan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka dengan informan dari Satpol PP, WH, dan Keuchik Gampong Ujong Kareung. Hasil menunjukkan upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi, patroli, penegakan hukum adat dan syariat, pembangunan sarana kepatuhan syariat, serta peran keluarga dan masyarakat. Faktor pendukung meliputi regulasi kuat, sarana dan prasarana, sumber daya aparatur, serta partisipasi tokoh agama. Faktor penghambat mencakup rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan personel, perubahan sosial-budaya, kurangnya perlindungan pemerintah, dan minimnya edukasi berkelanjutan. Penegakan hukum melalui Satpol PP dan WH berdasarkan Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 menggabungkan sanksi, edukasi, dan kolaborasi dengan tokoh agama untuk menjaga moralitas publik sesuai ajaran Islam.
Implementasi Pasal 372 KUHP Tentang Penggelapan Properti Ditinjau Hukum Pidana Islam
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana penggelapan serta konsekuensi hukumnya bagi pelaku. Studi ini mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sigli, dengan menyoroti fakta persidangan dan barang bukti. Penggelapan umumnya melibatkan penyalahgunaan kepercayaan, meskipun dalam hukum Islam tidak dikenal secara khusus istilah penggelapan. Tindakan serupa dapat dikaitkan dengan konsep ghulul, ghasab, sariqah, dan khianat dalam syariat. Memahami pendekatan Islam terhadap kejahatan ini, perlu merujuk pada al-Qur’an dan Hadis, dengan istilah umum “jarimah” sebagai rujukan terhadap perbuatan kriminal.
Copyright (c) 2025 Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam
Pencegahan Pelecehan Seksual di Dayah Melalui Penguatan Dinas Pendidikan Dayah Aceh
Maraknya kasus jarimah pelecehan seksual di lingkungan dayah di Aceh mengindikasikan lemahnya regulasi dan mekanisme hukum yang melindungi santri dari pelecehan seksual. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana Penguatan Dinas Pendidikan Dayah Di Aceh Dalam Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual Pada Dayah Perspektif Hukum Pidana Islam melalui pendekatan hukum, baik dalam aspek legislasi maupun implementasi serta mengetahui apa faktor yang menyebabkan maraknya jarimah pelecehan seksual pada dayah di Aceh. Dengan menggunakan metode kualitatif pendekatan yuridis-empiris, yang didasarkan pada wawancara. penelitian ini menemukan bahwa belum terdapat aturan khusus yang secara tegas mengatur pencegahan dan penanganan pelecehan seksual di dayah-dayah di Aceh, serta belum optimalnya kewenangan Dinas Pendidikan Dayah dalam melakukan pengawasan dan intervensi hukum. Hasil kajian menggarisbawahi perlunya pembentukan regulasi khusus, penguatan koordinasi dengan aparat penegak hukum, dan peningkatan kapasitas hukum pada tingkat kelembagaan untuk menjamin perlindungan hukum bagi para santri. Penguatan aspek hukum menjadi krusial agar Dinas Pendidikan Dayah tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga sebagai aktor strategis dalam upaya preventif dan represif terhadap jarimah pelecehan seksual.
Artikel ini mengkaji tentang sanksi ta’zīr fisik bagi peserta didik dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan relevansinya dengan pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah. Undang-Undang Perlindungan Anak membatasi seorang guru dalam memberikan sanksi kepada peserta didik, yaitu melarang kekerasan fisik. Kekerasan fisik terhadap peserta didik dikategorikan sebagai tindak pidana dan pelakunya dapat dihukum. Namun, Ibnu Qayyim membolehkan hukuman fisik (ta’zīr) kepada peserta didik sebagai bentuk pendidikan (ta’dīb). Untuk itu, ada dua permasalahan yang diangkat, yaitu terkait ketentuan UU Perlindungan Anak tentang sanksi pemukulan fisik terhadap peserta didik, dan relevansi UU Perlindungan Anak dengan pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah tentang ta’zīr fisik terhadap peserta didik. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini dikaji dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), yang termasuk jenis penelitian yuridis normatif. Sifat analisis penelitian adalah analisis preskriptif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak melarang adanya kekerasan fisik bagi peserta didik di lingkungan sekolah. Ketentuan ini kurang relevan dengan pendapat Ibnu Qayyim, karena bagi Ibnu Qayyim, seorang guru diperbolehkan menghukum secara fisik sebagai bentuk ta’dīb baginya, dan tindakan ini bukan merupakan tindak pidana.
Penegakan Hukum Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Banda Aceh
The problem of this study is how the criminal acts of drug abuse committed by children in the city of Banda Aceh. From the subject matter obtained several formula problems, i.e. 1) What form of crime is caused by the abuse of drugs perpetrated by children?, and 2) How the law enforcement of Polresta Kota Banda Aceh in counteracting the abuses of drugs by children. The type of research used in writing this article is empirical research with the research approach used is the Formal Yuridist Approach. As for the source of the data in this study, it's the police. Further, the data collection methods used are Interviews, Observations, and Documents or library materials. Then the data processing technique is carried out through several stages, namely: Data Identification, Data Reduction, Data Coding, and Data Editing. And the analysis used is qualitative analysis. The results of this study show that drug use among children from year to year continues to experience a significant increase. Internal factors include: (1) age; (2) misconceptions; and (3) lack of religious nature. External factors include (1) family; (2) economy; (3) environment; and (4) technological progress. The law enforcement is conducted in dealing with child drug abuse by conducting investigations, investigations and rehabilitation. In practice, the law enforcement carried out in Polresta Banda Aceh with all the obstacles experienced, has been in accordance with the SPPA Act but has not been done differently. The efforts of the law enforcement agencies to combat drug abuse are: 1) preventive efforts, such as socialization, conducting anti-drug campaigns, and routine anti-narcotics operations. 2) repressive efforts, including by giving decisive action to a child caught wetly abusing drugs.
Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perundungan Menurut UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Dan Hukum Islam (Studi Kasus di Polresta Banda Aceh)
The phenomenon of bullying, especially by children, occurs every year in Banda Aceh City and has a significant negative impact on both victims, perpetrators, and the surrounding environment. This issue requires an approach that is not only oriented towards justice for victims, but also on protecting the rights of children as perpetrators. By paying attention to the balance between justice for victims and protection for perpetrators, while supporting the main objective of the SPPA Law to guarantee the best interests of children. This research was conducted at the Banda Aceh Police as the location for the case study research. This study aims to determine the legal review of law enforcement against children as perpetrators of bullying crimes according to Law no. 11 of 2012 concerning the juvenile justice system and Islamic law, law enforcement efforts against children as perpetrators of bullying crimes at the Banda Aceh Police, and inhibiting factors in law enforcement against children as perpetrators of bullying crimes at the Banda Aceh Police. The research method used is a qualitative method with an empirical legal approach through interviews, literature studies, and documentation. The results of the study indicate that law enforcement against children as perpetrators of bullying in Banda Aceh City refers to the principle of restorative justice as regulated in the Juvenile Justice System Law. This approach prioritizes diversion rather than criminal punishment. However, there are several obstacles, such as minimal public awareness and lack of coordination between related parties in handling cases. From the perspective of Islamic Law, an educational approach and moral improvement are prioritized to prevent bullying behavior and improve the behavior of children as perpetrators.
Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh
Perlindungan anak merupakan bagian penting dalam pembangunan nasional, kasus anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika di Banda Aceh, khususnya di LPKA Kelas II, menunjukkan fluktuasi dengan rata-rata 5 kasus per bulan pada tahun 2023-2024. Terdapat tiga rumusan masalah dalam penelitian ini, Pertama mengetahui bentuk pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika; Kedua, mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh terhadap pembinaan anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika; dan Ketiga, mengetahui pembinaan bagi anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika dalam perspektik hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yuridis empiris, data dikumpulkan melalui wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan dan dan Satuan Pengamanan Tahanan/Narapidana.di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh, observasi, dan dokumentasi, dianalisis secara deskriptif dengan triangulasi untuk menjamin validitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan di LPKA Kelas II Banda Aceh mencakup pendidikan formal (paket A, B, C), pelatihan keterampilan, dan pembinaan kepribadian, keagamaan, serta sosial untuk membentuk moral dan kemandirian anak binaan, dengan dukungan kerja sama berbagai pihak. Hambatan utama meliputi keterbatasan fasilitas, seperti ruang belajar dan sarana olahraga, serta kurangnya motivasi sebagian anak untuk berpartisipasi aktif. Dalam perspektif hukum Islam, pembinaan berfokus pada rehabilitasi melalui konsep ta’dib untuk memperbaiki moral, spiritual, dan sosial, sejalan dengan ajaran Islam meskipun fasilitas masih perlu ditingkatkan. Kata kunci: Pembinaan Anak, LPKA Kelas II Banda Aceh, Hukum Islam
Penegakan Hukum Bagi Muncikari Penyedia Fasilitas Jarīmah Ikhtilāṭ di Kota Banda Aceh
The practice of pimping in the country of Sharia Aceh, especially in Banda Aceh City, has become a social, moral and legal polemic that still needs serious attention from many parties. In fact, there are cases of pimps providing jarimah ikhtilāṭ facilities. For this reason, the legal aspects to be studied are the law enforcement carried out by Banda Aceh Police for pimps providing jarīmah ikhtilāṭ facilities from the perspective of Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law. This research study uses a statutory approach and conceptual approach, with the nature of the analysis is descriptive-analysis. The types of criminal acts of pimps in jarīmah ikhtilāṭ that occur in Banda Aceh City are in the form of providing facilities or places to commit jarīmah ikhtilāṭ, then in the form of intermediaries between customers and prostitutes. Pimps find prostitutes or prostitutes themselves who ask to find customers. Law enforcement carried out by Banda Aceh Police for pimps is in accordance with the provisions of Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law.
Asas Pembuktian Terbalik pada Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Teori keadilan John Rawls Dan Teori Keadilan Hukum Islam
Penerapan asas pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi menimbulkan perdebatan, terutama terkait dengan prinsip praduga tak bersalah yang dijamin dalam sistem hukum pidana Indonesia. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas tersebut dari perspektif teori keadilan John Rawls dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan hukum. Sumber data diperoleh dari studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta pandangan ulama terkait beban pembuktian dalam hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam teori keadilan Rawls, asas pembuktian terbalik dapat dibenarkan jika diterapkan secara adil dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas, tanpa melanggar hak dasar individu. Sementara dalam hukum Islam, beban pembuktian umumnya dibebankan kepada pihak yang menuduh, tetapi dalam kasus tertentu, seperti korupsi yang merugikan kepentingan umum, pembuktian terbalik dapat diterapkan untuk memastikan keadilan dan kemaslahatan. Dengan demikian, kedua perspektif ini memberikan landasan yang berbeda tetapi sama-sama mengakui bahwa penerapan asas pembuktian terbalik harus memperhatikan keseimbangan antara keadilan individu dan kepentingan masyarakat.
Peredaran Narkotika Jenis Sabu Oleh Anak Dibawah Umur Dan Peran Keluarga Mencegah Anak Terjerumus Dalam Kejahatan Narkotika
This study plans to (1) know and break down the elements that cause opiates flow by minors, and (2) know and dissect the significant job of the family to keep youngsters from falling into the universe of opiates. The sort of exploration utilized in this study is experimental legitimate examination. The area of the exploration was done at the Aceh Besar Territorial Police. Information assortment procedures utilizing record concentrate on methods, perception and meetings. Subjective information handling and examination procedures. That's what the outcomes showed (1) the type of chronic drug use committed by minors was brought about by different elements including natural variables, family congruity conditions and monetary elements. Likewise, (2) the significant job of guardians to keep youngsters from falling into the universe of medications is, should do great nurturing correspondence and control, guardians should have the option to adjust to the states of nurturing that should be lived because of changes in the job and weight of nurturing obligations, guardians play a significant part in directing and going with their kids both in proper training and non-formal schooling. Then, at that point, in the event that the youngster has perpetrated the wrongdoing, the activity is the right policing that the kid can change and acknowledge what they fouled up.
Penyelesaian kasus kekeraan terhadap anak melalui mekanisme adat di Aceh mencerminkan adanya kearifan lokal yang hidup berdampingan dengan sistem hukum nasional dan hukum Islam. Penelitian ini berangkat dari kasus pemukulan terhadap anak di Gampong Deah Raya, Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, yang diselesaikan melalui peradilan adat, dan bertujuan untuk mengkaji mekanisme penyelesaiannya serta meninjaunya dari perspektif hukum pidana Islam. Masalah yang diteliti adalah bagaimana mekanisme penyelesaian kasus pemukulan terhadap anak secara adat di Gampong Deah Raya, dan bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap mekanisme tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menemukan mekanisme penyelesaian kasus kekerasan di Gampong Deah Banda Aceh dilakukan melalui beberapa tahapan; pelaporan ke kepala dusun, musyawarah oleh keuchik bersama tokoh adat, pengambilan keputusan berdasarkan mufakat. Mekanisme ini bertujuan untuk menciptakan perdamaian dan menjaga hubungan sosial. Dari perspektif hukum pidana Islam, pendekatan ini sejalan dengan prinsip iṣlāḥ (perdamaian) dan diyat (kompensasi), selama tidak melanggar prinsip keadilan dan perlindungan terhadap anak.
Korelasi Had Zina dalam Tafsir Al-Azhar dan Implikasinya terhadap Regulasi Pidana Syariah di Aceh
Studi ini menganalisis konsep had zina dalam Tafsir al-Azhar dan Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Zina sebagai sebuah kejahatan yang dikenakan hukuman had diancam sanksi hukum cambuk sebanyak 100 kali. Demikian pula ancaman zina dalam hadis Nabi adalah hukum rajam. Penjatuhan hukuman had bagi pelaku zina dalam Tafsir al-Azhar dibedakan antara pelaku zina muhsan dan ghairu muhsan. Sedangkan dalam Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2024 pelaku zina tidak dibedakan antara muhsan dan ghairu muhsan. Fokus kajian syudi ini adalah mengapa terjadi perbedaan dalam menetapkan kriteria hukuman had bai pelaku muhsan dan ghari muhsan antara Tafsir Al-Azhar dan Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan sata kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa had zina menurut Tafsir Al–Azhar karya buya Hamka adalah hukuman dera atau cambuk bagi yang belum menikah (ghairu muhsan) dan dihukum rajam bagi yang sudah menikah (muhsan). Berbeda dengan had zina menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayah merumuskan hukuman bagi pelaku zina adalah sama, tidak dibedakan pelaku zina muhsan dan ghairu muhsan. Walapun berbeda dalam merumuskan kriteria hukuman had zina dalam Tafsir Al-Azhar dan Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 tahun 2014 namun, keduanya memliki tujuan yang sama yaitu sebagai upaya untuk menerapkan prinsip–prinsip syariat Islam dalam konteks hukum lokal berlandaskan pada nilai–nilai dan dasar hukum yang sama dalam menanggapi perbuatan zina.
Negosiasi antara Hukum Adat dan Hukum Pidana Islam
Penelitian ini menganalisis penerapan sanksi pidana adat terhadap kasus pencurian ternak di Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan fokus pada integrasi antara hukum adat dan nilai-nilai syariat Islam dalam penyelesaian konflik berbasis keadilan restoratif. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan, wawancara, dan observasi, ditemukan bahwa lima desa di Susoh menerapkan sanksi adat seperti denda, pengembalian kerugian, kerja sosial, dan pembatasan sosial sebagai bentuk pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Penerapan sanksi ini tidak hanya mencerminkan kearifan lokal, tetapi juga sejalan dengan prinsip maqāṣid al-sharīʿah dan konsep ta‘zīr dalam hukum pidana Islam. Dengan demikian, penerapan sanksi pidana adat berbasis keadilan restoratif di Kecamatan Susoh berpotensi memperkuat sistem hukum masyarakat yang lebih responsif, kontekstual, dan efektif dalam menjaga ketertiban serta mewujudkan keadilan sosial di tingkat lokal.
Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Perdagangan Orang Dengan Tujuan Eksploitasi Seksual
Perdagangan manusia merupakan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, hakim mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi putusan, termasuk pengurangan hukuman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap pelaku perdagangan manusia dengan tujuan eksploitasi seksual berdasarkan Putusan No. 232/Pid.Sus/2023/PN. Bna. Bagaimana hukum pidana Islam memandang kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim dalam kasus ini belum sepenuhnya mencerminkan ketentuan hukum yang berlaku. Hakim beranggapan bahwa tindakan terdakwa tidak mengandung unsur kekerasan atau ancaman, meskipun secara yuridis dan non yuridis unsur tindak pidana telah terpenuhi. Dalam perspektif hukum pidana Islam, pemberian hukuman yang ringan tidak dapat dibenarkan karena tidak terdapat alasan hukum yang sah untuk pembatalan hukuman.
Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Hukum Pidana Islam
Penelitian ini mengkaji tentang penyalahgunaan narkotika dalam perspektif hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam dengan fokus pada analisis putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Cag. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pertimbangan hukum tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum positif Indonesia, penyalahgunaan narkotika diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sanksi yang berbeda-beda sesuai dengan klasifikasi pelaku. Hakim dalam memutus perkara mempertimbangkan aspek yuridis berupa penerapan pasal terkait dan aspek non-yuridis seperti faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan hukuman. Sementara dalam perspektif hukum pidana Islam, meskipun narkotika tidak disebutkan secara eksplisit dalam sumber hukum utama, namun dianalogikan dengan khamr (minuman keras) yang jelas keharamannya. Para ulama berbeda pendapat mengenai jenis sanksi yang diberikan; sebagian berpendapat termasuk dalam jarimah hudud dengan sanksi cambuk seperti peminum khamr, sementara pendapat lain menyatakan termasuk dalam jarimah ta'zir yang sanksinya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim (ulil amri). Pendekatan ta'zir lebih sesuai dengan sistem hukum di Indonesia karena memberikan fleksibilitas bagi hakim untuk menetapkan sanksi yang mempertimbangkan aspek preventif, represif, kuratif, dan edukatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika memerlukan kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dengan pendekatan yang komprehensif untuk menciptakan keadilan dan kemaslahatan. Kata kunci : Penyalahgunaan Narkotika, Hukum Positif, Hukum Pidana Islam
Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana IncestDi Aceh Besar Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana incest yang dilakukan orang tua kandung terhadap anak kandung, dan untuk mengetahui faktor penyebab terjadi tindak pidana incest yang dilakukan pelaku orang tua kandung terhadap anak. Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif. Sumber penelitian ini berasal dari Al-Qur‟an, Hadis, KHI, UU Indonesia, buku-buku, skirpsi, jurnal, majalah artikel serta media sosial. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana incest oleh orang tua kandung terhadap anak di Aceh Besar adalah korban yang masih di bawah umur, ketakutan, dan trauma akibat kejadian, serta minimnya saksi dalam kasus pemerkosaan. Meskipun perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban sudah cukup baik, banyak kasus dicabut karena beban gender, budaya patriarkhi, dan adat yang sulit bagi korban untuk keluar dari lingkaran kekerasan. Korban juga seringkali ragu untuk mengungkap fakta kekerasan dan kesulitan mendapatkan dukungan dari keluarga maupun komunitas lokal.
Strategi Satuan Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh Tamiang dalam Pencegahan Kasus Khalwat
Aceh Tamiang berada di ujung timur Provinsi Aceh berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara yang masyarakatnya banyak berimigrasi ke Aceh Tamiang sehingga menjadikan Aceh Tamiang Menjadi agama yang minoritas. Sehingga diakibatkan perubahan waktu dan kebiasaan yang terbawa dari Provinsi Sumatera Utara membuat banyaknya perbuatan Jarimah Khalwat di Aceh Tamiang. Oleh karena itu beberapa aparatur pemerintah ikut serta dalam menangani kasus tentang khalwat, seperti Satpol PP dan WH yang menyusun strategi pencegahan khalwat. Tujuan penelitian ini yaitu yang menjadi faktor pendorong terjadinya khalwat di Aceh tamiang dan bagaimana strategi Satpol PP dan WH di Aceh Tamiang dalam pencegahan khalwat, Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian adalah, faktor pendorong terjadinya khalwat di Aceh Tamiang karena kurangnya pengawasan yang diberikan orang tua terhadap anak, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tentang Hukum Jarimah, Maraknya lokasi yang mendukung terjadinya khalwat dan dilindungi oleh oknum tertentu, kurangnya keimanan dan kurangnya ilmu agama dan Ketidak pedulian masyarakat terhadap orang-orang yang berdua-duaan. Strategi Satpol PP dan WH dalam pencegahan kasus khalwat yang merujuk pada Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang khalwat. Strategi Penanggulangan khalwat tersebut berupa penyuluhan dan penerapan Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Khalwat dan strategi dalam pencegahan khalwat tersebut di nilai cukup efektif.