Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Etnis Rohingya di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh
DOI:
https://doi.org/10.22373/jarima.v1i2.817Keywords:
Penanggulangan, Tindak Pidana, Penyelundupan, Rohingya, Polresta, Banda AcehAbstract
Dikarenakan mudahnya masuk warga negara asing ke Indonesia khususnya ke Aceh, maka seiring berjalannya waktu banyaklah para pengungsi etnis Rohingya yang mulai muncul di perairan laut Aceh yang mana menimbulkan sedikit kecurigaan masyarakat Aceh dalam hal bertambahnya para pengungsi dalam waktu yang singkat. Kecurigaan Pemerintah Aceh benar adanya Penyelundupan Etnis Rohingya yang mendarat langsung ke Aceh, khususnya di daerah pesisir laut Gampong Lamreh, Aceh Besar. Artikel ini mengevaluasi bagaimana penanganan kasus ini dari aspek tindak pidana penyelundupan manusia oleh Kepolisian Kota Banda Aceh sesuai dengan ketentuan Pasal 120 Ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan mewawancarai pihak kepolisian yang menangani kasus Rohingya di Aceh. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 120 Ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dinilai belum berjalan dengan efektif dikarenakan beberapa faktor yakni kurangnya hukuman yang tegas, kurangnya penyuluhan kepada masyarakat mengenai tidak pidana tersebut, serta lemahnya pengawasan di perbatasan dan jalur-jalur masuk ke perairan aceh sehingga mengakibatkan kembali terjadinya tindak pidana serupa yang bahkan melibatkan warga Aceh sendiri setelah penindakan hukum atas kasus sebelumnya dilaksanakan.
References
Arianta, K, DGS Mangku -. “Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional.” Jurnal Komunitas, 2020.
Kadir, M. Ya’kub Aiyub, Aditya Rivaldi, Lena Farsia, and Saifuddin Bantasyam. “The Legal Vacuum on Access to Higher Education for Refugees in Indonesia: Islamic Claim for Aceh Responsibility.” Samarah 7, no. 1 (2023).
Kajian Jurnal, Alasan Pemerintah Bangladesh menolak Pengungsi Rohingya, Diakses melalui situs: https://eprints2.undip.acid pada tanggal 18 Januari 2024.
Jurnal Skripsi, Respon Masyarakat Aceh Terhadap Kedatangan Pengungsi Etnis Rohingya di Indonesia, Diakses melalui situs: Jurnal_Skripsi_Rara%20mulia%20rahayu.Pdf pada tanggal 18 Januari 2024.
Nasir, Muhammad, Hasan Basri, and Ferdy Saputra. “Customary Approach and Rule of Law by Panglima Laot in Resolving Fishermen’s Dispute in Aceh.” Kanun Jurnal Ilmu Hukum 24, no. 1 (2022).
Yela Yulianda Sari, Peran Indonesia dalam penyelesaian Konflik Rohingya Tinjauan Hukum Internasional dan Hukum Islam di Jakarta, Skripsi, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), 34.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 republik Indonesia tentang Keimigrasian Bab XI Pasal 120 Ayat 1.
Kantor Wilayah Aceh Kementrian Hukum dan Ham Republik Indonesia, Rapat Kerja dengan DPRA Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh tegaskan Perannya dalam Penanganan Pengungsi Rohingya, Diakses melalui situs: https://aceh.kemenkumham.go.id pada tanggal 13 Maret 2024.
Siaran Pers, Eskalasi Persoalan dan Pencarian Solusi Terbaik untuk Pengungsi Rohingya di Indonesia. Badan Riset dan Inovasi Nasional. No: 94/SP/HM/BKPUK/XII/2023.
Arianta, K, DGS Mangku -. “Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional.” Jurnal Komunitas, 2020.
Kadir, M. Ya’kub Aiyub, Aditya Rivaldi, Lena Farsia, and Saifuddin Bantasyam. “The Legal Vacuum on Access to Higher Education for Refugees in Indonesia: Islamic Claim for Aceh Responsibility.” Samarah 7, no. 1 (2023).
Nasir, Muhammad, Hasan Basri, and Ferdy Saputra. “Customary Approach and Rule of Law by Panglima Laot in Resolving Fishermen’s Dispute in Aceh.” Kanun Jurnal Ilmu Hukum 24, no. 1 (2022).
Simongkir, J.C.T. Kamus Hukum. Jakarta: Aksara Baru, 1980.
Sirait, Yohanes Hermanto, and Dian Narwastuty. “Dari Pelaku Ke Korban Penyelundupan Pekerja Migran Sukarela: Pilihan Hukum Internasional Atau Hukun Indonesia.” Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum 11, no. 1 (2022).
Sudarsono. Kamus Hukum. Edited by III. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
Tolar, Autumn D. “Human Trafficking Analyzed as a Crime against Humanity.” International and Comparative Law Review 20, no. 1 (2020).
Pengadilan Negeri Jantho, Putusan PN JANTHO Nomor 40/Pid.Sus/2024/PNJth
Pengadilan Negeri Jantho, Putusan PN JANTHO Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Jth.
Wawancara dengan Aipda Muchtar, S. Sos, Kasubnit Tipiter Satreskrim, pada Tanggal 15 November 2024.
Wenas Kenny Kevin, “Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Indonesia Menurut Konvensi PBB 1951 Dan Protokol 1967,” Lex Crimen 6, no. 8 (2017).
Downloads
Published
Issue
Section
License
Authors who publish in Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work. (See The Effect of Open Acces)
