Gerakan Aceh Merdeka dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Kajian Komparatif Empat Mazhab Fikih

Abstract

Gerakan Aceh Merdeka merupakan sebuah kelompok atau gerakan yang ada di Aceh yang mana dibentuk atas dasar kekecewaan masyarakat Aceh terhadap pemerintahan Indonesia yang dianggap tidak adil dan mengeksploitasi hasil bumi Aceh sehingga masyarakat Aceh tidak mendapatkan kesejahteraan dan kemakmuran. Konflik panjang antara GAM dan pemerintah Indonesia berakhir melalui penandatanganan Nota Kesepahaman Helsinki pada 15 Agustus 2005. Sejak saat itu, GAM menghentikan aktivitas bersenjatanya dan bertransformasi menjadi organisasi sipil melalui Komite Peralihan Aceh (KPA) yang kemudian melahirkan Partai Aceh sebagai wadah politik resmi. Dalam perkembangannya, Partai Aceh menjadi kekuatan politik dominan di Aceh dan mampu mengantarkan sejumlah tokoh eks-GAM menduduki posisi penting dalam pemerintahan daerah, termasuk jabatan gubernur. Dengan demikian, posisi GAM saat ini bukan lagi sebagai gerakan bersenjata, melainkan sebagai kekuatan politik yang berpengaruh dalam dinamika pemerintahan Aceh. Transformasi ini menunjukkan pergeseran perjuangan GAM dari jalur militer menuju jalur demokratis melalui mekanisme politik lokal. Adapun dari perspektif empat imam mazhab yang memiliki pandangan tersendiri terhadap sebuah hukum. Adapun rumusan masalah terkait bagaimanakah para imam mazhab memberikan definisi mengenai pemberontakan atau separatisme? Apakah GAM termasuk dalam tindak pidana pemberontakan atau juga disebut separatisme atau tidak? Bagaimana terkait redefinisi GAM dalam hukum Islam menurut Imam Mazhab. Metode penelitian yang diambil yaitu kualitatif dengan jenis penelitian reseacrh library, yaitu studi kepustakaan yang mengambil sumber-sumber dan referensi dari bacaan baik itu buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan pembahasan terkait penelitian ini. Adapun kesimpulannya berisi pendefinisan baru mengenai GAM yang termasuk dalam pemberontakan atau tidak